TARAKAN – Setelah mendapat persetujuan beberapa waktu lalu, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengupayakan rekomendasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Ditargetkan, peraturan daerah (perda) tentang retribusi pariwisata, akan disahkan Januari ini. Hal itu diungkapkan, Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Hamid Amren.
“Kami telah menerima evaluasi provinsi dan telah diteruskan ke Kemendagri. Pada 3 Januari 2022 lalu, bahkan kami telah menandatangani surat untuk mendapat evaluasi dari Kemendagri khusus perda menyangkut tarif, harus sampai ke Mendagri dievaluasi Kemendagri,”ujarnya, (18/01/2022).
Lanjutnya, perda lainnya cukup sampai ke Gubernur saja. Tapi secara ketentuan, kata dia Kemendagri membutuhkan waktu setidaknya dua minggu untuk mengeluarkan rekomendasinya.Usai dievaluasi Kemendagri, pihaknya akan mengundangkan untuk kemudian menyelesaikan perda.
“Daat ini pengiriman surat ke pusat cukup melalui email, tapi ini tergantung tanggal penerimaan surat jadi akan dihitung dua minggu sejak surat diterima di sana,”jelasnya.
Lebih lanjut, setelah mendapat rekomendasi Kemendagri, maka Perda sudah dapat diundangkan ditempatkan dalam lembaran daerah dengan diberikan nomor perda,”tukasnya.
Adapun isi perda tersebut terkait perubahan perda retribusi daerah seperti sewa aset pemerintah, pemakaian kekayaan daerah, menyangkut retribusi daerah dan sebagainya.
“Tunggu dievaluasi Mendagri, kemudian diundangkan. Insha Allah Januari ini rampung, sesuai schedule,” pungkasnya.
