Rabu, Desember 3, 2025
  • Tentang Kami
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini
No Result
View All Result
PRESS
No Result
View All Result
Home Advetorial

Pembebasan Lahan oleh PT KIPI Capai 90 Persen

Redaksi by Redaksi
7 Juni 2022
in Advetorial, Kaltara, Pemerintahan
Share on FacebookShare on Twitter

TANJUNG SELOR – Mega proyek dengan nilai investasi sebesar US$132 miliar, atau setara dengan Rp 1.848 triliun, terus berprogres. Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan, salah satu investor pengelola kawasan industri yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) 90 pesen telah melalukan pembebasan lahan.

“Dari laporan yang saya terima Kepala DPUPR-Perkim (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Pemprov Kaltara terus bergerak cepat mewujudkan hadirnya Kawasan Industri Pelabuhan Internasional di Bulungan. Salah satunya dengan membantu memperlancar investor pengelola dan terbitnya perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),”terang Gubernur.

Awalnya, KKPR yang bernama ijin lokasi ini penting. Dijelaskannya, KKPR merupakan media agar perusahaan dapat melakukan pengusahaan lahan. Pengusahaan lahan dimaksud, yakni membeli tanah dari masyarakat/perusahaan yang memang sudah berada dilokasi tersebut.

Selain itu, KKPR juga menjadi dokumen pengantar. Dimana, perusahaan bisa melanjutkan langkah perizinan berikutnya jika telah mengantongi KKPR. “Jadi harus memiliki KKPR dulu baru bisa melanjutkan ke tahan perizinan berikutnya,” katanya.

“Tentu tidak hanya KKPR yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, baik Pemprov maupun Pemkab Bulungan akan mengawal penuh agar mereka (investor) mudah dan cepat memperoleh perizinan. Seperti UIKI, pengalihan HGU menjadi HGB serta izin lainnya,”sambungnya.

Sementara terkait dengan rencana penambahan 30.000 Hektare (Ha) kawasan industri oleh Presiden saat groundbreaking. Dikatakan, bahwa saat ini rencana penambahan kawasan industri masih pada tahap koordinasi dan konsultasi.

“Rencana penambahan kawasan industri masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi, perihal penyusunan tata ruangnya. Hal ini untuk menentukan dimana titik lokasi 30.000 Ha tersebut,” jelasnya.

Mega Proyek KIPI sendiri ditargetkan selesai konstruksi pada 2024, dan operasi bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029. Dimana, Gubernur menyakini, KIPI akan memiliki multiplier effect yang sangat luar biasa.

Adanya pembangunan industri disebuah kawasan, bukan saja berbicara tentang modal yang dikeluar atau untung yang diperoleh. Tetapi, ada efek berganda disitu, selain akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap, akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru.

“Contohnya, di Morowali. Tahap awal banyak menyerap tenaga kerja lokal,” tuntasnya.

Terkait

Previous Post

Program “Berobat Gratis” Layani 16 Ribu Lebih Warga Perbatasan

Next Post

Bangga Terhadap Produk Lokal, DPD RI Promosikan Produk Unggulan Kaltara ke Portugal

Redaksi

Redaksi

Next Post

Bangga Terhadap Produk Lokal, DPD RI Promosikan Produk Unggulan Kaltara ke Portugal

Please login to join discussion
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Resmi Dilantik, 10 ASN Harapkan Perbaikan Infrastruktur Desa

1 Mei 2021

LPADKT Tarakan Gelar Muscab, Aklamasi! Robinson Usat Terpilih Kembali 

29 November 2025

Rakerprov Kormi Kaltara Bahas Penambahan Inorga, Achmad Djufrie Tekankan Penguatan Pembinaan Hingga Daerah

29 November 2025

Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri PTBI 2025, Dorong Sinergi Percepatan Ekonomi Daerah

1 Desember 2025

Supa’ad: SMAN 5 Tarakan Solusi Akses Pendidikan Bagi Zona Padat Penduduk

2 Desember 2025

Masuk Prioritas 2026, DPRD Kaltara Dorong Perda Koperasi–UMKM untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

2 Desember 2025

DPRD Kaltara Pacu Peran Koperasi untuk Redam Ketimpangan Ekonomi

2 Desember 2025

Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri PTBI 2025, Dorong Sinergi Percepatan Ekonomi Daerah

1 Desember 2025

Recent News

Supa’ad: SMAN 5 Tarakan Solusi Akses Pendidikan Bagi Zona Padat Penduduk

2 Desember 2025

Masuk Prioritas 2026, DPRD Kaltara Dorong Perda Koperasi–UMKM untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

2 Desember 2025

DPRD Kaltara Pacu Peran Koperasi untuk Redam Ketimpangan Ekonomi

2 Desember 2025

Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri PTBI 2025, Dorong Sinergi Percepatan Ekonomi Daerah

1 Desember 2025
 PRESS

© 2025 - Ibmnews.com

  • Tentang Kami
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer

No Result
View All Result
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini

© 2025 - Ibmnews.com