TARAKAN – Aktivitas pembangunan perusahaan kertas di sekitar komplek Perumahan PNS Kecamatan Juata Permai menimbulkan polemik di masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas tersebut. Meski berbagai mediasi, blokade jalan bahkan penandatanganan MuO sudah dilakukan namun, warga setempat masih mengeluhkan Penangganan yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan Ahmady Burhan menerangkan, sejauh ini pihaknya hanya memiliki wewenang dalam pengawasan fasilitas tertentu serta kendaraan yang digunakan. Menurutnya, persoalan di Jalan Perumahan PNS dapat diselesaikan dengan komitmen bersama.
“Terkait Penangganan jalan, kalau dari kami (Dishub) lebih kepada fasilitas seperti rambu, dan Terkait kenyamanan pengguna jalan. Jadi untuk persoalan di Perumahan PNS kami perlu menekankan kembali bahwa prinsipnya pengawasan dan kontrolnya hanya sebatas rambu, kendaraan yang digunakan sebagai alat angkutnya,”katanya.
Ia tidak mempungkiri jika terdapat persoalan pada praktiknya. Menurutnya perusahaan yang melakukan aktivitas juga harus menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal agar polemik tidak terjadi. Kendati demikian, ia membeberkan bahwa pihaknya telah mengingatkan perusahaan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Namun kita tidak bisa mempungkiri keluhan masyarakat harus menjadi perhatian. Karena ini menyangkut kenyamanan masyarakat termasuk aktivitas dari pengguna jalan itu,”tuturnya.
Menurutnya, sementara ini boleh tidaknya melewati jalan itu, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan dalam hal ini untuk tetap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Terkait dengan larangan diakuinya memang belum ada.
“Jadi kalau kendaraan itu, mana bisa buat industri dan umum itu berdasarkan kelasnya. Kalau di Tarakan ini rata-rata kelas jalannya kelas 3, maksimal 8 ton bebannya. Jadi tidak melihat dia siapa, perusahaan kah, industri kah, masyarakat kah, tidak ada spesifik seperti itu,”tuturnya.
