IBMNews.com, Nunukan – Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah desa dalam wilayah Kecamatan Sebuku menjadi sorotan. Kali ini, Anggota DPRD Nunukan, Donal angkat bicara mengenai buruknya akses jalan yang menghubungkan empat desa di wilayah tersebut.
Menurut Donal, ruas jalan yang melintasi Desa Bebanas, Desa Melasu Baru, Desa Tetaban, dan Desa Sujau hingga kini masih berupa jalan tanah dan belum tersentuh pembangunan yang memadai. Kondisi ini disebutnya sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang nyata dari pemerintah daerah.
“Setiap musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur. Kendaraan roda dua maupun roda empat sangat sulit melintas. Sementara saat musim kemarau, debu tebal menjadi ancaman baru bagi kesehatan warga,” ujar Donal pada Kamis siang (03/07/2025).
Politikus dari Dapil IV itu menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi sudah menyentuh aspek yang lebih fundamental, yakni akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi bahan kebutuhan pokok.
“Ini bukan hanya tentang jalan rusak. Ini soal ketimpangan pembangunan yang nyata. Warga di daerah-daerah pinggiran seperti Sebuku selalu merasa dianaktirikan. Mereka berulang kali menyuarakan keluhan, tapi nyaris tak pernah ada tindak lanjut dari pemerintah,” tegas Donal.
Ia pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjalankan komitmen pembangunan yang merata dan berkeadilan. Menurutnya, laporan-laporan di atas kertas yang disusun oleh dinas terkait kerap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Saya minta pemerintah daerah tidak hanya duduk di balik meja dan menerima laporan administratif. Turunlah langsung ke lapangan, lihat dan rasakan sendiri kondisi yang dialami masyarakat. Tanpa itu, sulit mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran,” katanya.
Donal mendesak agar Pemkab Nunukan segera mengambil langkah konkret dan menetapkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas. Ia menilai, akses jalan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi apabila pemerintah benar-benar ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Janji-janji pembangunan harus dibuktikan. Pemerataan pembangunan itu bukan hanya slogan politik. Jalan penghubung antardesa ini harus menjadi perhatian serius, bukan hanya dijadikan wacana tanpa realisasi,” pungkasnya.***
