IBMNews.com, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyiapkan anggaran sebesar Rp3,641 miliar untuk mendukung operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltara pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, usai rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, Rabu (5/11/2025). Menurutnya, alokasi dana tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Pemprov dan DPRD Kaltara dalam memperkuat kelembagaan penyiaran di provinsi termuda Indonesia.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan disepakati bahwa pada tahun 2026 disiapkan anggaran sebesar Rp3,641 miliar untuk KPID Kaltara. Ini adalah bentuk dukungan terhadap lembaga baru yang akan berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan penyiaran, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Alimuddin.
Ia menambahkan, proses pengawalan hingga disetujuinya dukungan anggaran tersebut turut mendapat perhatian dari Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, yang aktif berkomunikasi dengan DPRD dan Pemprov Kaltara.
“Pak Hasrul ikut mengawal langsung mulai dari pembahasan di tingkat pemerintah provinsi hingga DPRD. Beliau memastikan agar KPID Kaltara mendapat dukungan anggaran yang layak untuk menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Alimuddin juga menyampaikan bahwa Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan dan penguatan KPID di daerah.
“Pak Gubernur menilai kehadiran KPID sangat penting untuk menjaga kualitas siaran di daerah, terutama di wilayah perbatasan yang strategis. Karena itu, pemerintah provinsi memastikan kesiapan anggaran dan fasilitasnya,” ungkapnya.
Langkah DPRD dan Pemprov Kaltara ini pun mendapat apresiasi dari Komisioner KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, yang sejak awal turut mengawal proses pembentukan KPID di provinsi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov dan DPRD Kaltara yang menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan KPID. Anggaran yang disiapkan ini menjadi bukti keseriusan daerah menghadirkan KPID yang mandiri dan siap bekerja,” ujar Hasrul.
KPI Pusat, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan hingga KPID Kaltara resmi terbentuk dan beroperasi penuh.
“Kami ingin memastikan infrastruktur, dukungan kantor, serta pembiayaan KPID Kaltara berjalan baik sejak awal,” tambahnya.
Adapun proses pembentukan KPID Kaltara kini telah memasuki tahap akhir seleksi calon komisioner dan diperkirakan akan resmi terbentuk pada awal tahun 2026.***(IBM02)
