IBMNews.com, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan. Dukungan tersebut disampaikan kepada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) serta Satuan Kerja Prasarana Strategis (Satker PS) Kementerian PUPR.
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, saat menerima audiensi Kepala BPBPK dan Kepala Satker PS Kementerian PUPR di Tanjung Selor, Senin (22/12/2025).
Denny menegaskan, keterlibatan pemerintah pusat menjadi krusial di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, sinergi program antara pusat dan daerah merupakan kunci untuk mendorong percepatan pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan yang selama ini masih membutuhkan perhatian serius.
“Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, dukungan program dari pemerintah pusat melalui BPBPK dan Satker PS menjadi solusi strategis bagi pembangunan Kaltara,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama dalam memperkuat wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata, mulai dari peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan kawasan permukiman, hingga pemenuhan prasarana dasar seperti jalan dan fasilitas pendidikan.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus daya saing wilayah perbatasan Kaltara,” pungkas Denny.***(IBM02)
