IBMNews.com, Tarakan – Dalam upaya memperkuat pelayanan publik yang lebih merata dan berkualitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 bekerja sama dengan Program Sinergi, Kolaborasi & Akselerasi untuk Layanan Dasar (SKALA).
Kegiatan ini berlangsung di Swiss Bell Hotel Tarakan pada Senin (2/6/2025) dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, yang mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.
Dalam sambutannya, Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltara dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia menyoroti pentingnya pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang masih belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Kaltara.
“SPM menjadi pijakan penting dalam memastikan seluruh warga mendapat pelayanan dasar yang layak. Penerapannya juga sangat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.
Datu Iqro juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya lokal dan membangun sinergi dengan masyarakat serta sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, Pemprov Kaltara akan terus mendorong kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltara meraih SPM Award 2025 sebagai provinsi dengan kinerja terbaik se-Regional Kalimantan yang diumumkan pada 23 Mei 2025 lalu.
“ini patut kita syukuri bersama, sebagai sebuah apresiasi atas kinerja terbaik dalam penerapan standar pelayanan minimal. Namun perlu diingat bahwa sejatinya tujuan kita menerapkan pembangunan berbasis SPM, bukanlah untuk memperoleh penghargaan, tetapi lebih penting dari itu yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.” pungkasnya.***
Sumber: dkisp