KALTARA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) menaikkan status ketahap Penyidikan atas kasus dugaan pencemaran limbah milik PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Kaltara. Apalagi dua kolam atau tanggul limbah batubara itu jebol pada Agustus 2022 lalu.
Namun, hingga saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka.
Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya pun memastikan bahwa Ditreskrimsus Polda Kaltara telah melakukan penyidikan terkait dugaan pencemaran limbah tersebut.
“Terkait dampak atas jebolnya kolam itu Kita lihat fakta di lapangan untuk selanjutnya diolah. Termasuk dampaknya terhadap Masyarakat,” ungkap Kapolda kepada Disway Kaltara, Senin (5/9).
Ia menegaskan, jebolnya kedua tanggul milik KPUC itu menjadi perhatian Polda Kaltara. Karena itu, beberapa saksi akan diperiksa. Apalagi, sudah berdampak ke masyarakat sekitar.
“Kita ingin memastikan penyebab jebol tanggul jebol. Apakah sudah sesuai prosedur atau tidak penanganannya,” tegasnya.
Sementara itu, Direskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Hendy F Kurniawan menerangkan, hingga saat ini Ditreskrimsus Polda Kaltara masih melakukan penyidikan terkait jebolnya tanggul penampungan limbah milik
KPUC. Bahkan, dirinya mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
“Waktu kejadian tanggul jebol yang pertama saya turun langsung ke TKP (tempat kejadian perkara) termasuk kejadian yang kedua kalinya. Dan masih dilakukan investigasi,” ujar Dirkrimsus.
Saat ini, Ditreskrimsus Polda Kaltara telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan.
“Kita juga sudah menurunkan tim ahli untuk melakukan pengecekan kualitas air di beberapa titik yang diduga tercemar. Jadi, sekarang ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan untuk kadar airnya,” ujarnya.
Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Kaltara juga akan menggandeng ahli lingkungan hidup. Meski begitu, hingga saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka dalam dugaan pencemaran ini.
“Meski statusnya sudah dalam proses penyidikan, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Ia mengaku, Ditreskrimsus Polda Kaltara telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi diantaranya pekerja di PT KPUC dan masyarakat. “Iya, sudah ada beberapa saksi yang kita periksa,” tegasnya
Sebelumnya, Anggota DPR RI Deddy Yevry Hanteru Sitorus menyampaikan bahwa Menteri ESDM telah menerbitkan surat keputusan Menteri ESDM yang menyebutkan PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi.
“Saya ada menerima surat dari Kementerian ESDM. Isi surat ini jelas bahwa PT KPUC tidak memiliki kolam penampungan limbah sesuai regulasi,” tegas Deddy Sitorus.
Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa operasional PT KPUC dihentikan.
“Tertuang sebelah point yang menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mengentikan operasional PT KPUC sampai dilakukan pembenahan kolam penampung limbah,” jelasnya.
Tidak sampai disitu, Deddy Sitorus juga mendorong warga yang dirugikan karena ulah KPUC melakukan tuntutan ke pengadilan.
“Saya mendorong warga melakukan calss action, tuntutan perdata dan pidana atas kerugian yang ditimbulkan. Tidak hanya terhadap dua peristiwa jembolnya tanggul saja. Tapi juga kerugian yang terjadi sebelumnya,” lanjutnya.
Anggota Komisi 6 DPR RI itu masih menunggu hasil investigasi Penegakkan Hukum (Gakum) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
“Tim Gakum masih bekerja. Keputusannya tidak lama lagi akan keluar. Kita tunggu saja,” pungkasnya.
Seperti diketahui pasca jebolnya tanggul pempungan limbah milik PT KPUC di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan 14 Agustus lalu, Menteri ESDM menurunkan tim. Tim tersebut bertemu dengan managemen PT KPUC di Malinau serta melakukan investigasi lapangan.
Belum selesai melakukan investigasi, kolam kedua Tuyak Hutan kembali jebol 16 Agustus. Dua peristiwa inilah yang dijadikan dasar mengeluarkan surat keputusan menghentikan operasional PT KPUC.
Sementara itu, pengentian operasi PT KPUC ini disambut gembira masyarakat Malinau Selatan. Salah satu pentolan Tim Peduli Sungai Malinau, Maralis mengaku gembira.
“Perjuangan kami akhirnya didengar pemerintah pusat. Selama ini yang kami perjuangkan bukan fitnah,” tegas Mantan Kepala Desa Tanjung Nanga ini gembira.
Meskipun salah satu tuntutan dipenuh, Maralis menambahkan bahwa perjuangan masyarakat belum selesai. Salah satunya persoalan ganti rugi dan pengembalian jalan pemerintah yang selama ini digunakan PT KPUC.
