TARAKAN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bidang Perpustakaan di Tarakan pada Senin (11/7). Rakor diikuti oleh instansi yang membidangi perpustakaan di kabupaten/kota se-Kaltara, serta OPD terkait di lTataingkup Pemprov Kaltara.
Hadir sebagai narasumber dalam Rakor ini, selain dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, juga ada dari Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara, Staf Ahli Gubernur, serta dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud dari tanggung jawab dan wewenang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltara dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang meliputi Perpustakaan Umum kabupaten/kota, Perpustakaan Sekolah, Pegiat Perpustakaan, Perpustakaan OPD Pronvinsi, dan Taman Baca Masyarakat.
Dalam rapat juga dipaparkan berbagai persoalan dan juga rencana strategis Perpustakaan di Kaltara. Yang disinergikan dengan strategi Perpustakaan Nasional.
Juga beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan, antara lain kurangnya data dukungan perpustakaan, masih ada perpustakaan yang belum terdata, kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola perpustakaan, belum maksimalnya keberpihakan pemangku kepentingan terhadap perpustakaan, terbatasnya anggaran untuk operasional, jumlah bahan bacaan yang masih minim, sarana dan prasaran yang masih kurang, serta masih rendah minat baca masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, seperti disampaikan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara, Ramli, sudah ada beberapa solusi yang dilakukan. Di antaranya, memperkuat struktur kelembagaan perpustakaan dengan pembuatan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan bupati sampai di tingkat bawahnya.
Hal yang perlu lagi ditingkatkan, lanjut dia, adanya pengembangan koleksi, update data dan pelaporan, peningkatan SDM secara kulitas dan kuantitas, peningkatan kualitas layanan (kegiatan dan sarpras), perlu adanya sinergitas program pembangunan perpustakaan dari pusat sampai ke daerah, serta komitmen bersama bahwa keberadaan perpustakaan yang juga tak kalah penting.
Mewakili Perpusnas, Kusmeri menyampaikan ada dua masalah pokok yang menyebabkan literasi secara nasional masih rendah. Masalah pertama adalah rasio ketersediaan bahan bacaan dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia.
Masalah pokok yang kedua adalah rendahnya tingkat inovasi. “Indonesia adalah negara dengan tingkat inovasi yang rendah di dunia, dengan tingkat produksi yang rendah (juga),” tambahnya.
Dua masalah ini dijadikan dasar oleh Presiden untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan kualitas SDM,” katanya.
Rendahnya kualitas SDM menyebabkan Indonesia saat ini hanya berperan sebagai penyuplai bahan mentah ke negara maju. Karenanya perpustakaan harus terus memperluas aksesnya ke masyarakat untuk menciptakan manusia unggul dengan tingkat literasi tinggi, bukan sekedar literasi baca tulis, tetapi kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat menciptakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Disampaikan, sesuai rencana strategis Perpusatakaan Nasional, tujuan utama yang akan dicapai adalah terwujudnya budaya literasi masyarakat. Dengan sasaran strategis, terrwujudnya Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi.
Dari itu, laniut Kusmeri, sasaran program yang akan dicapai antara lain; terwujudnya semua jenis Perpustakaan sesuai Standar Nasional, terwujudnya layanan prima, pelestarian, pengembangan dan Pemanfaatan bahan Perpustakaan dan naskah Nusantara. Kemudian ketiga, terwujudnya tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional yang baik dan handal.
Kusmeri juga membeberkan, perlunya sinkronisasi dokumen perencanaan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga secara nasional. “Sesuai hasil Rakornas, hal penting menjadi tujuan kita adalah Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum, melalui Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir Syahrullah Mursalin, MP mengatakan, peran perpustakaan sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Kaltara. Yaitu: Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.
Gubernur, kata dia, berharap agar budaya literasi di Kaltara semakin ditingkatkan. Dengan budaya literasi, maka SDM masyarakat akan semakin meningkat.
Disebutkan, ada delapan tipe kecerdasan yang meliputi kecerdasan spasial atau visual, kinestetik, linguistik, intrapersonal, interpersonal, logis, musikal, dan naturalistik.
Gubernur mendorong pendidikan di Kaltara agar dapat mengakomodir berbagai potensi bakat berdasarkan tipe tersebut.
Setiap orang bisa mengakselerasi lebih dari dua tipe kecerdasan tersebut. Karenanya pendidikan baik formal maupun non formal harus dapat menyediakan sarana agar literasi dalam konteks tersebut bisa tumbuh.
“Sekolah itu harus ada sarana musik, olahraga, dan guru yang kompeten, sehingga seluruh anak bangsa kita bisa tumbuh dan berkembang dengan tipe kecerdasan yang bermacam-macam,” tekannya.
