TARAKAN – Serapan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 97,03 persen atau Rp 10,79 triliun dari Rp 11,12 triliun.
Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Wahyu Prihantoro alokasi tersebut terbagi atas belanja pemerintah pusat melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Tidak hanya itu, lanjut Gubernur, belanja APBN di provinsi termuda ini digunakan untuk mendukung prioritas nasional (PN) dengan prioritas utama pada sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial.
“Jika dirincikan, belanja pemerintah pusat yang dialokaliskan pada 39 K/L terdiri dari 227 satuan kerja di seluruh Kaltara telah terealisasi sebesar Rp 3,80 T dari total pagu sebesar Rp 4,06 triliun,”jelas Gubernur, Kamis (3/2/2022).
Terjadi peningkatan sebesar 34 persen secara year on year (y-o-y) jika dibandingkan dengan tahun lalu. Gubernur mengungkapkan, realisasi ini didominasi oleh program infrastruktur konektivitas dengan porsi serapan sebesar 34,18 persen.
“Sedangkan program lainnya yang mendominasi adalah program perumahan dan kawasan permukiman, ketahanan sumberdaya air dan modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri,”beber Gubernur.
Dengan kata lain, realisasi belanja pemerintah pusat di Kaltara cukup proporsional sepanjang tahun. Dalam artian tidak menumpuk di akhir tahun, meskipun pada triwulan (TW) I – III presentase realisasinya sedikit di bawah target.
Gubernur juga menjelaskan, kinerja pelaksanaan anggaran di Kaltara mendapat pencapaian yang sangat baik dengan nilai 97,24. Di mana ini mencerminkan pelaksanaan anggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan telah dilaksanakan dengan baik.
Selain pemenuhan kebuthan dasar, upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga menjadi prioritas. Di tahun 2021 pemerintah pusat juga memberikan prioritas alokasi untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada APBN yang terbagi pada 4 Bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Di Kaltara, penanganan PC-PEN yang telah terserap sebesar Rp 816,23 miliar. Di mana bidang kesehatan terealisasi sebesar Rp 181,95 miliar. Sementara bidang perlindungan sosial, terserap sebesar Rp 426,11 miliar. Selain itu, kata Gubernur, pemerintah pusat juga mengucurkan anggaran untuk program padat karya di altara dengan porsi serapan Rp 148,30 miliar. Serta dukungan untuk UMKM berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan serapan sebesar Rp 17,44 miliar.
